Ubah ke  Laptop  HP  M1, 2
Permintaan Katalog : 08523 1234 000
Kampus UNKRIS : Jl. Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta Timur 13077
Pilih   ID EN
HOME- Pendahuluan
TUJUAN
PENDAFTARAN MHS
RINGKASAN PAPARAN
APA SAJA KEUNGGULANNYA
BIAYA STUDI

UNDANG-UNDANG DASAR 45 MENDUKUNG PERKULIAHAN NON REGULER

HUBUNGI LAYANAN KAMI
TANYA JAWAB/SELEKSI MHS BARU
BEASISWA 2019/2020
JURUSAN + GELAR
DOWNLOAD PENDAFTARAN

BEBAN KULIAH & MASA STUDI
SISTEM KULIAH
JADWAL KULIAH & DOSEN
PTS GOOGLE MAP
TRANSPORTASI KAMPUS
FOTO PERKULIAHAN UNKRIS
MATA AJARAN
PROSPEK KARIR LULUSAN
Solusi Terbaik
Mendapat Kerja Baru


Mari dukung/dorong Karyawan melanjutkan Pendidikannya
Lowongan Kerja
Al-Quran dan
Islam yg Bahagia

Tautan Pengetahuan
Lokasi ATM di Bogor
Majalah & Koran dalam/luar
PTN Kedinasan
PTS di Sulawesi Utara
Pasar Modal
Pendidikan Tinggi negara lain
Tautan ke Polinesia
Tempat Wisata & Peta Dunia
Sorot ini : Mata Ajaran Ringkasan Paparan Apa saja Keunggulannya Transportasi Kampus Bobot SKS & Jumlah Semester Biaya Studi
Sorot ini :   Program Kelas Sore/Malam (PKSM)
Legalitas Program Perkuliahan Non Reguler Agar masyarakat Indonesia cerdas tanpa mengenal pengecualian, baik masyarakat pada umumnya maupun masyarakat pekerja (karyawan) untuk mendapatkan pendidikan sepanjang hayatnya, Pemerintah dan DPR RI telah memberikan dorongan/motivasi.

Dukungan Pemerintah dan DPR RI ini telah termuat dalam Undang-Undang RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas) khususnya bagi masyarakat pekerja. Sebagaimana pada Pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa "Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

Dalam penjelasan Undang-Undang Sisdiknas dituliskan bahwa "Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan berbeda secara terpadu, .... dst-nya.

Sehingga model pendidikan tinggi melalui Program Perkuliahan Non Reguler merupakan solusi tepat dari PTS/PTN yang menyelenggarakannya, sesuai dengan Amanat UUD 45 Pasal 31 ayat (1) bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".
Program Perkuliahan Non Reguler memiliki kompetensi yang sama dengan kelas regulernya. Karena seluruh hak mahasiwanya terpenuhi sesuai norma pendidikan tinggi (kuliah di kampus, beban SKS maupun masa studi sama dengan reguler, dsb-nya).

Berikut ini diberikan asas hukum yang terkait dengan HAK KARYAWAN sebagai Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan.

Undang-Undang Dasar 1945 (silakan klik untuk download = 52 kb)
Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Pasal 31 ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan ... dst-nya ... Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Undang-Undang Sisdiknas (silakan klik untuk download = 54 kb)
Menimbang : c. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Pasal 1 ayat 4 Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Pasal 4 ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
Pasal 4 ayat (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
Pasal 5 ayat (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
Pasal 19 ayat (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.
Pasal 36 ayat (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan
a. ... dst-nya;
f. tuntutan dunia kerja;
g. ... dst-nya.
Pasal 50 ayat (7) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.


Penjelasan UU Sisdiknas

I. Umum Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi :
1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
    pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia
;
2. dst-nya
Pasal 4 ayat (2) Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses ... dst-nya.
Kontak kami 17 Jam
Telp Bebas Pulsa : 0800 1234 000

Mobile : 0851 0147 3762, 0812 9526 2009, 0896 350 67000
No. WhatsApp : 08523 1234 000
Tel/Fax : (021) 8762004, 8762003, 87912360
Email :  Contact Us   klik
Program Perkuliahan Non Reguler Universitas Krisnadwipayana
  ◆   Kualitas Model Evaluasi A+
  ◆  kelasmalam-ksm-ruteng.jahit.web.id  ☬  program-kuliah-malam-ksm-mojokerto.jakartamart.web.id  ☬  perkuliahanshift-ksm-lampung-barat.jam.web.id  ☬  kuliahsoremalam-ksm-lampungtimur.janaka.web.id